Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang pengelolaan kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian volume paling sedikit 70% pada tahun 2020 dan sisanya berupa minyak Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013.
Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297); 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMASUKAN KARKAS, DAGING, DAN/ATAU OLAHANNYA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA. BAB I KETENTUAN UMUM KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENETAPAN … 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/ OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 568); Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 524/1778/ PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA … 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/ OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Tahun 2011 …
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENETAPAN … 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/ OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 568); Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 524/1778/ PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA … 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/ OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Tahun 2011 … Permentan No. 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang pupuk ...
EVALUASI KUALITAS PUPUK ORGANIK YANG BEREDAR DI PULAU … Banyak pupuk organik yang beredar di pasaran terutama di Pulau Jawa dengan mutu yang jelas. Berbagai kalangan, baik dari pihak konsumen/pengguna maupun pihak produsen/pembuat. Guna menjamin mutu produk dari suatu produsen pupuk organik yang akan dipasarkan, mendorong pemerintah untuk membuat peraturan yang berkaitan dengan semua aspek tentang pupuk organik. Undang – Undang dan Peraturan Karantina | Balai Besar ... PERATURAN DAN PERUNDANGAN TERKAIT KARANTINA HEWAN DAN TUMBUHAN . Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, detail.. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2000 Tentang Karantina Hewan, detail.. KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 892/Kpts/TN.560/9/1997 TENTANG PERNYATAAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR, … EVALUASI KUALITAS PUPUK ORGANIK YANG BEREDAR DI … Peraturan Menteri Pertanian No. 70 Tahun 2011, maka pupuk organik hasil survei semuanya tidak masuk dalam ke dalam kriteria pupuk organik. Kualitas pupuk organik banyak ditentukan oleh bahan asalnya, sebagai contoh pupuk organik yang berasal dari guano dengan kadar C-organik rendah, C/N rasio juga
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan
VOC: Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Peraturan Menteri Pertanian, Permentan, PerMen. NO TENTANG TAHUN NOMOR LINK DOWNLOAD; 1: Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Bidang Karantina Pertanian Download Peraturan Menteri Pertanian No. 35/Permentan/OT ... Sep 09, 2014 · peraturan menteri pertanian nomor: 25/permentan/ot peraturan menteri pertanian republik indonesia no peraturan bersama menteri pertanian dan kepala ba peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur ne peraturan menteri pertanian nomor : 03/permentan/p lampiran i peraturan menteri pertanian nomor 35/pe keputusan menteri Peraturan Menteri Pertanian - Kementerian Pertanian Keputusan Menteri Pertanian. 1. Kepmentan Nomor 234 Tahun 2015 Tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Aren (Arenga pinnata, Merr.) 2. Kepmentan Nomor 315 Tahun 2015 Tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Cengkeh (Eugenia aromatica O.K) 3. BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA